Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sedang mengangkut material lapak milik pedagang kaki lima yang melanggar aturan di Kecamatan Tallo demi mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki.
MAKASSAR — Aparat gabungan kembali mengambil tindakan tegas dengan melakukan penertiban terhadap sejumlah lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dinilai mengganggu ketertiban umum di wilayah Kecamatan Tallo.
Langkah pengosongan area publik ini terpaksa dilakukan lantaran para pedagang dianggap telah berulang kali melanggar regulasi terkait penggunaan trotoar dan bahu jalan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, proses pembongkaran lapak-lapak liar tersebut berlangsung di bawah pengawalan ketat petugas Satpol PP guna memastikan kelancaran arus lalu lintas.
Pemerintah setempat menyatakan bahwa tindakan represif ini merupakan upaya terakhir setelah serangkaian teguran persuasif sebelumnya tidak diindahkan oleh pihak pedagang.
Meski dilakukan penertiban, pemerintah daerah tidak serta-merta mematikan mata pencaharian warga karena telah disiapkan skema relokasi yang lebih tertata.
Kawasan Jalan Sunu kini dipersiapkan secara khusus sebagai area baru bagi para pedagang agar dapat menjalankan aktivitas jual-beli tanpa harus melanggar aturan tata ruang kota.
Penataan di lokasi baru tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih bersih, rapi, dan tidak memicu kemacetan bagi pengguna jalan lainnya.
Camat Tallo, Alamsyah Sahabuddin, memberikan penjelasan mendalam mengenai latar belakang di balik kebijakan penertiban yang dilakukan oleh jajarannya.
“Kami sudah berkali-kali memberikan imbauan dan surat teguran, namun karena pelanggaran terus berulang, maka tindakan tegas harus diambil demi kepentingan umum,” ujar Alamsyah.
Alamsyah mengimbuhkan bahwa penyediaan lahan di Jalan Sunu merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk memberikan solusi jangka panjang yang saling menguntungkan.
“Jalan Sunu disiapkan jadi solusi bagi para pedagang agar mereka tetap bisa berjualan di tempat yang layak dan legal,” tambah Alamsyah.
Lebih lanjut, Alamsyah menekankan bahwa pengawasan pascapenertiban akan diperketat guna menjamin tidak adanya pedagang nakal yang nekat kembali ke lokasi terlarang.
Di sisi lain, beberapa pedagang yang terdampak menyampaikan harapannya agar fasilitas penunjang di lokasi relokasi segera dilengkapi oleh pihak pemerintah.
Dukungan dari masyarakat sekitar juga mengalir terkait aksi pembersihan trotoar ini karena selama ini hak pejalan kaki sering terabaikan akibat tumpukan lapak pedagang.
Sinergi antara penegakan aturan dan penyediaan ruang usaha yang representatif diyakini menjadi kunci utama dalam mewujudkan keasrian kota Makassar, khususnya di wilayah Tallo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar