Munafri Arifuddin saat memaparkan rancangan program pembenahan sistem transportasi perkotaan di Makassar melalui konsep Buy the Service (BTS) dan insentif subsidi anggaran daerah.
MAKASSAR — Penataan sektor transportasi publik menjadi program prioritas yang diusung dalam visi pembenahan tata ruang dan mobilitas perkotaan di Kota Metropolitan Makassar.
Guna mewujudkan sistem angkutan massal yang modern dan terintegrasi, Munafri Arifuddin menawarkan gagasan strategis berupa penerapan skema Buy the Service (BTS).
Konsep tata kelola transportasi ini diyakini mampu menjadi solusi konkret dalam mengurai problem kemacetan yang kian krusial sekaligus menggeser minat warga agar beralih ke angkutan umum.
Demi menjamin keberlangsungan operasional moda transportasi baru tersebut, Munafri memproyeksikan alokasi dukungan finansial reguler yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota.
Intervensi fiskal melalui subsidi APBD dinilai sangat mendesak agar tarif yang dibebankan kepada para penumpang tetap berada pada nominal yang sangat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
Sistem BTS sendiri menempatkan pihak pemerintah sebagai pembeli layanan dari operator transportasi swasta berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan secara ketat.
Melalui pola kerja sama operasional seperti ini, para sopir angkutan umum konvensional di perkotaan dapat dirangkul dan dialihkan menjadi bagian dari sistem manajemen yang lebih profesional.
Skema tersebut juga diproyeksikan bakal meminimalisasi praktik sopir angkot yang sering mengetem di sembarang tempat karena sistem pengupahan tidak lagi bergantung pada jumlah setoran harian.
Munafri Arifuddin menjabarkan argumentasi teknisnya mengenai urgensi perbaikan fasilitas transportasi publik yang ramah kantong di hadapan awak media.
“Kita harus berani mengalokasikan subsidi dari APBD melalui skema BTS agar masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang nyaman, aman, sekaligus murah,” ujar Munafri.
Munafri mengimbuhkan bahwa modernisasi ini tidak boleh mengorbankan mata pencaharian para pengemudi angkutan lokal (pete-pete) yang sudah lama menggantungkan hidup di jalanan kota.
“Para pengemudi angkot yang ada saat ini justru akan kita berdayakan dan latih agar bisa menjadi bagian dari operator resmi sistem transportasi yang baru,” tambah Munafri.
Lebih lanjut, Munafri optimistis bahwa jika rute perjalanan angkutan massal ini dirancang dengan konektivitas yang tepat, maka ketergantungan warga Makassar terhadap kendaraan pribadi akan menyusut secara drastis.
Langkah strategis menuju peradaban transportasi publik yang modern ini memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemegang kebijakan daerah agar pengalokasian dana subsidi tepat sasaran.
Sinergi berkelanjutan antara pemerintah kota, sektor swasta, dan para pelaku transportasi lokal diharapkan mampu mengubah wajah Kota Makassar menjadi kota yang lebih tertib, minim polusi, dan bebas macet.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar