Pemprov Sulsel Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak Usai Sorotan Kasus di Kampus

Pejabat Pemprov Sulsel menegaskan perlindungan perempuan dan anak di Makassar

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk dan KB) Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Nursidah, ST., MM.

MAKASSAR, SULSELHARIINI.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak menyusul kembali mencuatnya dugaan kasus pelecehan seksual di sejumlah perguruan tinggi yang menjadi perhatian publik pada April 2026.

Perkembangan tersebut menjadi pengingat penting bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual serta penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan masih perlu terus ditingkatkan.

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual berbasis digital yang memicu respons luas serta penanganan internal dari pihak perguruan tinggi.

Di tengah sorotan tersebut, isu sensitivitas gender dan penghormatan terhadap martabat perempuan kembali menjadi perhatian bersama.

Selain itu, publik juga dihebohkan oleh penampilan orkes di lingkungan kampus lain yang viral di media sosial karena lirik lagu yang dinilai merendahkan martabat dan kehormatan perempuan.

Menanggapi situasi tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk dan KB) Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Nursidah, ST., MM., menegaskan bahwa pelecehan maupun kekerasan seksual tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berakar dari perilaku yang sering dianggap sepele.

“Pelecehan maupun kekerasan seksual berakar dari kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele atau candaan, seperti gimik (perilaku) yang merendahkan gender tertentu, memandang orang lain sebagai objek seksual, hingga komentar tidak senonoh terhadap tubuh seseorang maupun praktik menyalahkan korban,” ujar Nursidah, Jumat, 24 April 2026.

Ia menekankan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak menjadi langkah penting untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, sekaligus mendorong korban berani melapor.

Upaya pencegahan kekerasan seksual, lanjutnya, membutuhkan peran aktif semua pihak, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, komunitas, hingga pemerintah melalui edukasi serta sistem perlindungan yang responsif.

Menurut Nursidah, komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melindungi perempuan dan anak sejalan dengan agenda pembangunan nasional (Asta Cita), khususnya dalam penguatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesetaraan gender sebagai prioritas nasional.

“Bapak Gubernur menekankan setiap laporan atau indikasi kasus yang diterima, baik secara langsung maupun melalui media dan media sosial, harus segera ditelusuri dan ditangani cepat,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel terus mendorong masyarakat agar tidak ragu melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) agar korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta penanganan secara komprehensif.

Layanan pengaduan dapat diakses melalui hotline 0821-8905-9050, serta melalui media sosial Instagram @uptppasulawesiselatan dan Facebook PPA Sulawesi Selatan, atau dengan datang langsung ke kantor UPT PPA di Jalan Hertasning VI Nomor 1 Makassar.

Penguatan ruang aman, kemudahan akses pengaduan, serta layanan yang berpihak kepada korban menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Selatan. (*)