Anak Agung Sagung Istri Pramita Sukma, salah satu guru non-ASN yang mengajar di SMP Negeri 2 Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali, saat menyambut baik terbitnya aturan penugasan guru honorer dari Kemendikdasmen.
JAKARTA — Para tenaga pendidik di berbagai daerah kini mendapatkan angin segar menyusul terbitnya regulasi baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Melalui Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah secara resmi menghadirkan jaminan regulasi bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap dapat menjalankan tugas mengajar mereka selama masa transisi penataan tenaga kerja berlangsung.
Aturan anyar tersebut secara khusus mengatur perihal mekanisme Penugasan Guru Non-ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah.
Adanya instruksi resmi ini memberikan payung hukum yang valid bagi pemerintah daerah (pemda) untuk mempekerjakan kembali para guru non-ASN yang berstatus aktif dan sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum bulan Desember 2024.
Kebijakan strategis tersebut sengaja digulirkan oleh pemerintah pusat demi menjamin kelancaran serta stabilitas kegiatan belajar-mengajar pada sekolah-sekolah negeri di wilayah.
Jika merujuk pada pangkalan data Dapodik per tanggal 31 Desember 2024, keberadaan guru honorer tersebut diakui masih memegang peranan yang amat vital dalam menyokong pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan di berbagai penjuru nusantara.
Berdasarkan rincian data kuantitatif yang ada, jumlah keseluruhan guru non-ASN yang terdata secara resmi telah menembus angka di atas 237 ribu orang.
Seluruh pendidik tersebut tercatat masih aktif memberikan materi pelajaran di bangku sekolah yang operasionalnya dikelola secara langsung oleh pihak pemda.
Melihat kondisi riil di lapangan, keberadaan ratusan ribu guru honorer ini memang dinilai masih sangat krusial demi menjamin keberlangsungan roda pendidikan di level daerah.
Keluarnya SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 ini langsung disambut dengan rasa syukur dan perasaan lega oleh sejumlah tenaga pengajar di daerah, salah satunya di Provinsi Bali.
Seorang guru dari SMP Negeri 2 Kerambitan yang berlokasi di Kabupaten Tabanan, Anak Agung Sagung Istri Pramita Sukma, menyatakan pandangannya bahwa regulasi baru ini menjadi sebuah pijakan yang krusial bagi masa depan iklim pendidikan lokal.
“Kami berkomitmen mendukung kebijakan ini dengan tanggung jawab dan dedikasi. Semoga kebijakan ini berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah kami,” ujar Pramita.
Pramita mengimbuhkan bahwa besarnya perhatian yang diberikan oleh pihak kementerian terhadap proses penataan guru non-ASN ini secara otomatis menjadi suntikan motivasi bagi para guru untuk terus menyajikan sistem pembelajaran yang optimal di tengah bermacam kendala.
Pernyataan yang senada turut dilontarkan oleh rekan sejawatnya di SMP Negeri 2 Kerambitan yang juga menyandang status sebagai guru non-ASN, Ni Putu Yeni Pramita.
Menurut pandangan Yeni, terbitnya edaran kementerian ini sukses mengurai kerancuan regulasi yang sempat terjadi di tingkat pemerintahan daerah sepanjang periode transisi birokrasi.
“Melalui surat edaran ini, pemerintah daerah memiliki landasan dalam penugasan guru non-ASN selama masa transisi sehingga pembelajaran dapat berjalan optimal,” tutur Yeni.
Lebih lanjut, Yeni pun melayangkan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk saling bahu-membahu dalam mendongkrak kualitas pengajaran di sekolah.
“Mari bersama-sama mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua demi generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing,” tambah Yeni.
Tidak hanya di Pulau Dewata, dampak positif berupa ketenangan batin dari kebijakan baru ini juga dirasakan secara nyata oleh para guru honorer di wilayah Sumatra.
Prengki Mahendra, seorang guru yang mengabdi di SD Negeri 10 Kepahiang, Provinsi Bengkulu, bersaksi bahwa surat edaran resmi ini berhasil melenyapkan rasa cemas yang selama ini membebani para guru kontrak terkait kejelasan nasib mengajar mereka di sekolah milik negara.
“Hari ini saya merasa lebih tenang dan lega. Sebelumnya kami guru honorer khawatir terhadap ketidakpastian masa depan dan status kami dalam mengajar. Setelah adanya surat edaran ini, kami merasa suara dan dedikasi kami didengarkan pemerintah,” aku Prengki.
Bagi seorang Prengki, keputusan yang diambil oleh kementerian tersebut bukan sekadar aturan formalitas di atas kertas, melainkan wujud rekognisi konkret dari negara terhadap pengorbanan dan keikhlasan para guru honorer yang telah bertahun-tahun mendidik di dalam kelas.
“Bagi saya, surat edaran ini bukan sekadar lembaran kertas, tetapi pengakuan atas pengabdian kami di ruang-ruang kelas. Kami merasa memiliki pegangan hukum yang kuat untuk terus mengajar tanpa rasa cemas,” tegas Prengki.
Secara eksplisit, Prengki pun melayangkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti beserta segenap jajaran pemda yang konsisten memperhatikan nasib para pendidik non-ASN.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mendikdasmen serta pemerintah daerah yang terus memperjuangkan nasib guru honorer. Semoga kami semakin semangat untuk terus mengabdi dan mendidik generasi penerus bangsa,” pungkas Prengki.
Rentetan aspirasi positif yang terdengar dari wilayah Bali hingga Bengkulu ini seolah menjadi pembenaran bahwa keputusan birokrasi yang diteken di ibu kota mampu mengalirkan rasa aman, optimisme, sekaligus gairah baru bagi ribuan guru di pelosok daerah untuk terus mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar