Pemprov Sulsel Perluas Akses Transportasi Udara Lewat Subsidi Penerbangan

Sejumlah penumpang bersiap menaiki pesawat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, memanfaatkan program subsidi penerbangan dari Pemprov Sulsel.

MAKASSAR, SULSELHARIINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat peran negara dalam pelayanan publik, tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga dengan menghadirkan kemudahan akses bagi masyarakat.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program subsidi penerbangan yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, terutama bagi daerah kepulauan dan kawasan dengan akses terbatas.

Program ini menjadi salah satu prioritas strategis Pemprov Sulsel, khususnya dalam mendukung mobilitas masyarakat pada momentum mudik Lebaran atau Idul Fitri 2026. Subsidi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan transportasi udara yang lebih cepat, terjangkau, dan efisien bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Manfaat program ini dirasakan langsung oleh warga. Salah satunya Hartono, penumpang rute Makassar–Selayar, yang mengaku terbantu dengan adanya subsidi tiket pesawat.

Ia membandingkan harga tiket dalam beberapa tahun terakhir. Tiga tahun lalu, subsidi mampu menurunkan harga dari kisaran Rp600.000 menjadi sekitar Rp300.000. Saat ini, dari harga normal di atas Rp700.000, tiket dapat dibeli dengan kisaran Rp400.000.

“Dengan subsidi ini, masyarakat sangat terbantu,” ujar Hartono saat diwawancarai di Gate 3 Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kamis, 26 Maret 2026.

Menurutnya, moda transportasi udara jauh lebih efisien dibandingkan jalur darat maupun laut yang membutuhkan waktu tempuh lebih lama.

“Kalau lewat darat atau laut, waktunya panjang dan melelahkan. Sementara lewat udara lebih cepat dan memudahkan sampai tujuan,” katanya.

Hartono juga berharap frekuensi penerbangan rute Makassar–Selayar dapat ditingkatkan menjadi setiap hari guna menunjang aktivitas masyarakat.

“Harapannya bisa tersedia setiap hari, dari Senin sampai Minggu, seperti di daerah lain,” ujarnya.

Ia turut menyinggung kondisi di wilayah Papua, seperti di Wamena, yang memiliki jadwal penerbangan rutin hampir setiap hari, baik untuk penumpang maupun kargo.

Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Munawir, menegaskan bahwa program subsidi penerbangan merupakan salah satu prioritas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Menurut Andi Munawir, program tersebut bertujuan menghadirkan kembali layanan penerbangan pada rute-rute yang sebelumnya pernah beroperasi namun terhenti, serta membuka jalur yang belum diminati maskapai secara komersial.

Ia mengungkapkan, sebelumnya sejumlah rute memang pernah dilayani penerbangan komersial, tetapi harga tiket yang tinggi membuatnya kurang terjangkau bagi masyarakat.

“Melalui subsidi ini, Pemerintah Pemrov Sulsel telah menghadirkan layanan transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau,” kata Andi Munawir.

Untuk menjamin keberlanjutan layanan sekaligus menjaga keterjangkauan, Pemprov Sulsel menetapkan jadwal penerbangan subsidi secara terperinci sepanjang pekan, meliputi rute intra dan antarwilayah.

Pada hari Senin, penerbangan melayani rute Makassar – Bone – Makassar (06.30–07.30 / 11.40–12.40), Makassar – Selayar – Makassar (13.10–14.05 / 14.35–15.30), serta Bone – Balikpapan – Bone (08.00–09.20 / 09.50–11.10).

Hari Selasa, rute Makassar – Bone – Makassar (06.30–07.30 / 14.30–15.30) dan Bone – Kendari – Bone (08.00–09.45 / 12.45–14.00).

Rabu, tersedia penerbangan Makassar – Bone – Makassar (10.40–11.40 / 15.50–16.50) dan Bone – Balikpapan – Bone (12.10–13.30 / 14.00–15.20).

Kamis, melayani rute Morowali – Bone – Morowali (08.20–09.45 / 12.45–14.00) serta Makassar – Selayar – Makassar (13.15–14.10 / 14.45–15.40).

Jumat, tersedia Makassar – Bone – Makassar (06.30–07.30 / 14.30–15.30) dan Bone – Kendari – Bone (08.00–09.45 / 12.45–14.00).

Sabtu, rute Makassar – Selayar – Makassar (10.40–11.50 / 12.50–14.00).

Sedangkan Minggu, melayani Morowali – Bone – Morowali (08.20–09.25 / 09.55–11.00).

Jadwal ini disusun untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat secara merata, termasuk mendukung konektivitas lintas provinsi yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan distribusi logistik.