 |
| Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar. |
JAKARTA, SULSELHARIINI.COM – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan bahwa konsep kolaborasi Academia–Business–Government (ABG) merupakan peta strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing global. Hal ini dinilai krusial di tengah dinamika perubahan dunia yang semakin kompleks.
Paparan tersebut disampaikan dalam kegiatan yang digagas Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia (IAPPI) di Auditorium BJ. Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia.
Taruna menjelaskan bahwa berbagai indikator internasional menunjukkan posisi Indonesia masih berada pada level moderat dan membutuhkan lompatan transformasi yang sistematis.
Baca juga: Kepala BPOM Taruna Ikrar Ungkap Rahasia Puasa Ramadan: Bisa Bikin Otak dan Tubuh Lebih Sehat!
Pada World Competitiveness Index (IMD), daya saing nasional dipengaruhi oleh kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, serta infrastruktur.
Sementara itu, pada Global Health Security (GHS) Index, Indonesia masih berada pada kategori menengah. Di sektor ketahanan pangan, Global Food Security Index (GFSI) menargetkan peningkatan skor dari 76,20 pada 2024 menjadi 80,72 pada 2029.
“Seluruh tantangan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Perguruan tinggi harus menjadi pusat lahirnya solusi global melalui riset yang relevan, inovasi yang terhilirisasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujar Taruna Ikrar.
BPOM menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan kampus dan dunia usaha agar inovasi tidak hanya berhenti pada publikasi, tetapi menjadi produk nyata.
Taruna menekankan bahwa konsep ABG bukan sekadar kerja sama administratif, melainkan model ekosistem nasional di mana akademisi melahirkan ilmu, industri menciptakan nilai ekonomi, dan pemerintah memastikan regulasi yang seimbang.
“Negara maju bukan hanya yang kaya sumber daya, tetapi yang mampu mengubah pengetahuan menjadi produk, dan produk menjadi kekuatan ekonomi. ABG adalah jembatan transformasi itu,” tegasnya.
Dalam konteks internasional, BPOM telah mengukir prestasi sebagai National Regulatory Authority (NRA) pertama dari negara berkembang yang masuk dalam WHO Listed Authority (WLA). Pengakuan ini menjadi validasi atas kredibilitas sistem regulasi obat Indonesia.
Status WLA memungkinkan keputusan regulatori BPOM menjadi rujukan bagi negara lain (reference NRA), sehingga proses registrasi dan penerimaan produk Indonesia di pasar global menjadi lebih cepat dan terpercaya.
Capaian ini diyakini akan memperkuat ekspor dan diplomasi kesehatan Indonesia di forum internasional.
Taruna mengungkapkan bahwa kontribusi sektor obat dan makanan terhadap ekonomi nasional sangat signifikan.
Aktivitas industri besar dan UMKM di bawah pengawasan BPOM diperkirakan bernilai sekitar Rp10.000 triliun (setara US$594 miliar).
Hingga saat ini, terdapat 45.216 industri skala besar dan sekitar 4,2 juta UMKM yang berada dalam lingkup pengawasan BPOM, mencakup sektor obat, bahan alam, kosmetik, hingga pangan olahan.
Sepanjang tahun 2025, BPOM telah menerbitkan sedikitnya 424.301 sertifikat untuk mendukung percepatan aktivitas ekonomi.
Melalui pendekatan ABG dan standar internasional, BPOM memposisikan diri sebagai enabler agar riset dan industri nasional mampu menembus pasar global secara aman.
“Konsep ABG diharapkan menjadi fondasi menuju Indonesia berdaya saing global sekaligus berdaulat di bidang kesehatan dan pangan,” pungkas Taruna.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar