 |
| Tim Ekspedisi Patriot 2026 Kawasan Transmigrasi Anawua bersama masyarakat Desa Lamundre mengembangkan upaya mitigasi abrasi dan rehabilitasi lingkungan pesisir, Kolaka, Sulawesi Tenggara. |
KOLAKA — Masyarakat Desa Lamundre, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, bersama Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 Kawasan Transmigrasi Anawua mengembangkan upaya perlindungan pesisir melalui pemanfaatan bambu duri, pembibitan tanaman pantai, dan penguatan aturan pengelolaan lingkungan desa.
Salah satu langkah yang telah dilakukan ialah membangun dua segmen pemecah ombak berbahan bambu duri sepanjang 26 meter dan 20 meter, yang dikerjakan secara gotong royong pada 24–25 Oktober 2026.
Ketua TEP 2026 Kawasan Transmigrasi Anawua, Dr. Ir. Chairul Pao'tonan, S.T., M.T., menjelaskan, pembangunan tersebut memanfaatkan material yang tersedia di kawasan transmigrasi sebagai bagian dari pendekatan mitigasi abrasi berbasis sumber daya lokal.
Masing-masing segmen pemecah ombak memiliki lebar 0,5 meter dan tinggi 1,2 meter, dengan harapan dapat membantu mengurangi energi gelombang yang mencapai garis pantai.
Selain pembangunan infrastruktur sederhana, tim juga memfasilitasi pembibitan tanaman pelindung pantai untuk mendukung rehabilitasi kawasan pesisir sesuai karakteristik lingkungan setempat.
Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan penguatan pengelolaan pesisir yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan kalangan akademisi dari Universitas Hasanuddin (Unhas).
Warga Dilibatkan dalam Rehabilitasi Pesisir
Keterlibatan masyarakat diperkuat melalui Focus Group Discussion (FGD) dan pelatihan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Lamundre, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan yang diikuti puluhan warga itu membahas mitigasi abrasi, teknik pembibitan tanaman pantai, serta penguatan kelembagaan untuk mendukung pengelolaan pesisir secara berkelanjutan.
Kepala Desa Lamundre, Agustian, yang membuka kegiatan tersebut, mengapresiasi inisiatif TEP 2026 karena dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi ancaman abrasi.
"Kami mendorong agar program ini dapat berjalan dengan baik. Wilayah pesisir memang perlu mendapat perhatian serius karena ancaman abrasi yang terus terjadi," ujar Agustian.
Ia berharap pembibitan tanaman pelindung pantai, pembangunan pemecah ombak, dan pembentukan Forum Pengelola Pesisir Desa (FPPD) dapat berlanjut melalui kolaborasi pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait.
Menurut Agustian, partisipasi warga menjadi unsur penting agar berbagai program perlindungan pesisir tidak berhenti setelah kegiatan pendampingan selesai.
Pembibitan Disesuaikan dengan Kondisi Pantai
Dalam sesi pelatihan, Mutiara Hikmah Shabrina, S.Si., M.Ling., Penanggung Jawab Operasional Site PT Vale IGP Pomalaa dari PT Dalle Nusantara Mekongga, memberikan materi mengenai pembibitan mangrove jenis Rhizophora untuk kawasan pesisir berlumpur.
Peserta juga diperkenalkan dengan tanaman pelindung pantai berpasir, antara lain pude atau nyamplung (Calophyllum inophyllum) dan jenis tanaman pesisir lainnya.
TEP 2026 turut memfasilitasi persemaian bibit nyamplung dan ketapang (Terminalia catappa) untuk mendukung rehabilitasi pantai berpasir dan memperkuat vegetasi pelindung pesisir.
Chairul menyebutkan, pengembangan persemaian nyamplung berangkat dari aspirasi warga yang disampaikan melalui Kepala Desa Lamundre Agustian, Kepala Dusun II M. Thahir, Kepala Dusun III M. Yunus, serta Imam Masjid Lamundre K.H. Umar Kasim.
Usulan tersebut mencerminkan keterlibatan warga dalam menentukan bentuk intervensi lingkungan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan wilayah mereka.
Perdes dan Forum Pesisir Didorong untuk Keberlanjutan
Selain aspek teknis rehabilitasi, penguatan tata kelola menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas, Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si., menyampaikan materi mengenai penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dan pembentukan FPPD.
Kedua instrumen tersebut diarahkan untuk memperkuat dasar hukum dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pengelolaan kawasan pesisir.
FPPD diharapkan menjadi ruang koordinasi bagi pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kelompok warga untuk merumuskan program perlindungan pantai, rehabilitasi lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.
Sepanjang FGD dan pelatihan, peserta aktif bertanya dan berdiskusi mengenai teknik pembibitan, mitigasi abrasi, serta pengelolaan lingkungan desa.
Melalui perpaduan pembangunan pemecah ombak, persemaian tanaman pantai, dan penguatan kelembagaan, TEP 2026 Kawasan Transmigrasi Anawua bersama masyarakat Desa Lamundre mendorong pengelolaan pesisir yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar