MAKASSAR, SULSELHARIINI.COM — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, menegaskan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Ramadhan Leadership Camp (RLC) yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Asrama Haji Makassar, Sudiang, Selasa (24/2/2026).
Kegiatan ini diikuti aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel sebagai upaya penguatan kapasitas kepemimpinan, integritas, serta etika birokrasi selama bulan Ramadan.
Dalam pemaparannya, Rahmawati menegaskan posisi DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Tentu saja DPRD dan eksekutif merupakan mitra yang sejajar, sehingga banyak hal yang perlu kita selaraskan bersama demi kemajuan Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Ia turut mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk tren penurunan angka kemiskinan yang disebut sebagai yang tertinggi dalam enam tahun terakhir. Selain itu, ia menilai Ramadhan Leadership Camp sebagai terobosan dalam peningkatan kualitas ASN.
“Kami mengapresiasi program-program pemerintah provinsi yang memang perlu diapresiasi. Salah satunya penurunan angka kemiskinan, kemudian kegiatan Ramadhan Leadership Camp ini, yang merupakan sesuatu yang baru dalam peningkatan kapasitas ASN,” katanya.
Rahmawati berharap sinergi lintas sektor antara eksekutif, legislatif, dan Forkopimda dapat terus diperkuat guna menopang pembangunan Sulawesi Selatan secara berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.
“Kami berharap kerja sama lintas sektor ini, baik eksekutif, legislatif, maupun Forkopimda, dapat bersama-sama memajukan Sulawesi Selatan untuk lima tahun ke depan,” tuturnya.
Ia juga mengaku sempat mengira kegiatan tersebut hanya berorientasi pada penguatan spiritual. Namun, menurutnya, materi yang disampaikan ternyata sangat substantif dan relevan dengan tugas ASN.
“Awalnya saya pikir ini kegiatan spiritual modelnya seperti pesantren, tetapi ternyata diisi berbagai materi yang sangat bermanfaat bagi ASN,” ungkap Rahmawati.
Ramadhan Leadership Camp menghadirkan sejumlah narasumber nasional. Pada sesi awal, unsur Forkopimda membahas penerapan good governance dari sudut pandang kelembagaan masing-masing.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Ali Syahdi, S.H., M.H., menguraikan peran aparat penegak hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas barang milik daerah, keterbukaan informasi publik, efektivitas pemanfaatan aset, profesionalitas aparatur, serta partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan.
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Brigadir Jenderal Polisi Nasri, S.I.K., M.H., memaparkan dukungan Polri terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih, termasuk dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa, penggunaan APBD, serta penegakan hukum secara adil tanpa diskriminasi. Ia juga menyoroti sektor-sektor yang rawan penyimpangan, seperti pengelolaan dana desa, perizinan, investasi, dan proses pengadaan.
Dari sisi pertahanan dan stabilitas wilayah, Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko, menjelaskan kontribusi TNI dalam menyokong program strategis pemerintah. Di antaranya pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan gantung di daerah terpencil serta dukungan terhadap penguatan desa sebagai basis ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, dan stabilitas sosial.
Seluruh rangkaian materi tersebut dirancang untuk memperluas wawasan ASN mengenai pentingnya integritas, kolaborasi lintas sektor, serta orientasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui Ramadhan Leadership Camp, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan lahirnya ASN yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga berkarakter dan berintegritas, serta konsisten menerapkan prinsip good governance demi peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar